Pasal 88E juncto pasal 185 UU no 6 Tahun 2023 #pengacarakokojosephirianto #fyp #hukum #hukumindonesia #pengacara #pengacaraindonesia #lawyer #advokat #kjilawyer #kji&partner #kjiandpartner #edukasihukum #ketenagakerjaan #buru #pekerja #boss #bos #pemberikerja #kerja #kerjaan #gaji #umr | Koko Joseph Irianto
0:48
Pasal 88E juncto pasal 185 UU no 6 Tahun 2023 #pengacarakokojosephirianto #fyp #hukum #hukumindonesia #pengacara #pengacaraindonesia #lawyer #advokat #kjilawyer #kji&partner #kjiandpartner #edukasihukum #ketenagakerjaan #buru #pekerja #boss #bos #pemberikerja #kerja #kerjaan #gaji #umr | Koko Joseph Irianto
18.7K viewsApr 2, 2025
FacebookKoko Joseph Irianto
Omnibus Law Digodok Pemerintah Gantikan 72 UU
1:19
Omnibus Law Digodok Pemerintah Gantikan 72 UU
Sep 18, 2019
cnbcindonesia.com
Cari Tahu Poin-Poin UU Cipta Kerja 2024 yang Disahkan Mahkamah Konstitusi
Cari Tahu Poin-Poin UU Cipta Kerja 2024 yang Disahkan Mahkamah Konstitusi
Apr 20, 2023
talenta.co
6 Tuntutan Buruh di Aksi May Day 2023: Cabut Omnibuslaw hingga Pilih Presiden Pro Buruh!
2:11
6 Tuntutan Buruh di Aksi May Day 2023: Cabut Omnibuslaw hingga Pilih Presiden Pro Buruh!
May 1, 2023
Vidio
Pasal 88E Jo. 185 UU No 6 tahun 2023 (2) Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari Upah minimum. Pasal 185 (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3), Pasal 88E ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1), atau Pasal 160 ayat (41 dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus ju
0:22
Pasal 88E Jo. 185 UU No 6 tahun 2023 (2) Pengusaha dilarang membayar Upah lebih rendah dari Upah minimum. Pasal 185 (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3), Pasal 88E ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1), atau Pasal 160 ayat (41 dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus ju
7K viewsFeb 6, 2025
FacebookKoko Joseph Irianto
Omnibus Law Keuangan, Undang-Undang Keempat yang Jokowi Sahkan Tahun Ini
Omnibus Law Keuangan, Undang-Undang Keempat yang Jokowi Sahkan Tahun Ini
Jan 13, 2023
bisnis.com
Alasan MK Tolak Gugatan UU Cipta Kerja
Alasan MK Tolak Gugatan UU Cipta Kerja
Oct 3, 2023
kompas.com
Omnibus Law Itu Apa? Ini Pro Kontra dan Dampaknya di Indonesia
Dec 16, 2024
liputan6.com
Tok! MK Tolak Gugatan Uji Formil UU Cipta Kerja
Oct 4, 2023
Vidio
Perubahan Perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja
Nov 13, 2020
klikpajak.id
Ini 21 Gugatan UU Cipta Kerja yang Dikabulkan MK
Nov 3, 2024
detik.com
Ini Isi Lengkap UU 11/2020 Cipta Kerja yang Resmi Diteken Jokowi
Nov 2, 2020
detik.com
Aturan Cuti Karyawan Swasta 2024 Berdasarkan UU Cipta Kerja Terbaru - Nasional Katadata.co.id
Jan 18, 2024
katadata.co.id
Kemenkes Rilis 10 Poin Penting Perubahan di UU Kesehatan Baru
Jul 11, 2023
detik.com
MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Apa Dampaknya?
Nov 25, 2021
kompas.com
MK Putuskan Proses Pembentukan UU Ciptaker Tidak Bertentangan dengan UUD 1945
Oct 2, 2023
kompas.tv
Aturan Pesangon Karyawan PHK 2024 Berdasarkan UU Cipta Kerja Terbaru - Nasional Katadata.co.id
Jan 21, 2024
katadata.co.id
2:15
RUU Omnibus Law Berimbas pada Game Among Us
3.6K viewsOct 6, 2020
YouTubemedcom id
1:57
MK Bakal Umumkan Putusan Gugatan UU Ciptaker Hari Ini
11.5K viewsOct 2, 2023
YouTubeTribun Palu Official
1:49
Demo Buruh, Tolak Omnibus Law dan Tuntut Kenaikan Upah Minimun 2025
8.1K viewsNov 1, 2024
YouTubeKOMPASTV JAWA TENGAH
6:37
7 Tuntutan Partai Buruh dalam Aksi 1 Mei di Istana Negara, Tuntut Cabut Omnibuslaw Ciptaker
9.7K viewsMay 1, 2023
YouTubeTribunnews
0:28
TKP MEDAN on Instagram: "RATUSAN BURUH DARI BERBAGAI ORGANISASI YANG TERGABUNG DALAM ALIANSI GERAKAN BURUH BERJUANG UNTUK KEADILAN (GEBRAK) BERUNJUK RASA DIKANTOR GUBERNUR SUMUT. Dalam Aksinya massa menyampaikan sikap 1. Meminta Pemerintah Pusat untuk Mencabut UU No 6 tahun 2023 , pengganti UU no 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang undang. 2. Meminta Pemerintah untuk menertibkan Undang undang ketenagakerjaan yang memberikan Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Bagi Pekerja/ Buruh b
19.1K viewsAug 8, 2023
Instagramtkpmedan
1:41:57
Buruh Demo Sambil Piknik, Tunggui Jokowi yang Asyik Jajal LRT Bareng Artis
7.6K viewsAug 10, 2023
YouTubeTRIBUN LAMPUNG NEWS VIDEO
0:38
Diskusi UU 6 2014 jadi UU 3 2024 & PP 16 2026
1.5K views1 month ago
TikTokpemdes_windusari
1:28
“Analisis Kebijakan Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 Tentang Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat” Pasca Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023 dan berlakunya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, pengaturan Waktu Kerja dan Waktu Istirahat. Khususnya cuti dan istirahat panjang perlu ditegaskan kembali secara imperatif melalui pengembalian frasa kewajiban istirahat dan redefinisi perusahaan tertentu guna menjamin kepastian hukum, perlindungan pekerja, dan pemenuhan target RPJMN 202
800 views2 months ago
TikTokbarenbang4.0
UU Kesehatan Terbaru Atur Ketentuan Aborsi dan Pidananya, Berikut Rinciannya
Jul 11, 2023
kompas.com
3:26
Menanti Gebrakan Undang-Undang Sapu Jagat Omnibus Law
21.9K viewsNov 29, 2019
YouTubeKOMPASTV
3 Alasan Buruh Tolak Penghitungan UMP 2023 Gunakan PP 36 Tahun 2021 | merdeka.com
Nov 16, 2022
merdeka.com
Sebagian Uji Materi UU Cipta Kerja Dikabulkan, Ini 8 Poin Penting Putusan MK
Nov 1, 2024
kompas.com
Bahas Aturan Upah, Pemerintah Timbang Putusan MK | KONTAN News
266 viewsNov 6, 2024
YouTubeKONTAN TV
See more